CPNS 2018

Guru Honorer K2, Semangat Membangun Indonesia | PrayaNet



Kebijakan Penuntasan Polemik Pengangkatan Guru Honorer K-2
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Selasa, 9 Oktober 2018

Peran guru sangat diperlukan tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi guru juga sangat berperan dalam mempersiapkan dan melahirkan generasi pemimpin bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kalimat tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2” yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Selasa (9/10/2018).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng dalam sambutannya mengatakan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan guru Honorer K-2 yang perlu segera diselesaikan dengan baik. Karena itulah, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional dengan harapan dapat mencari solusi atas berbagai persoalan, khususnya yang dihadapi guru Honorer K-2. “Seminar Nasional ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian Fraksi Partai Golkar DPR RI terhadap persoalan Guru Honorer K-2. Melalui Seminar Nasional ini diharapkan dapat memunculkan ide, gagasan, saran atau pendapat serta masukan guna mencari solusi untuk menuntaskan polemik status Guru Honorer K-2,” kata Mekeng.
Melchias Markus Mekeng yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI kembali menegaskan bahwa kemajuan sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. “Tanpa figur pendidik terutama guru, bangsa besar seperti Indonesia tidak akan dapat berkembang seperti saat ini,” ucapnya di hadapan peserta yang di antaranya berasal dari unsur guru honorer K-2, Pengurus Persatuan Guru Honorer Seluruh Indonesia (PGHSI), serta tokoh pendidik dan perwakilan Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memaparkan lebih jauh mengenai pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan yang perlu mendapat perhatian, khususnya guru Honorer K-2. “Peran guru sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah,” kata Hetifah. “Karena pentingnya posisi dan peran strategis guru dalam pendidikan, maka perlu ada perhatian, khususnya dari pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para guru, di antaranya masalah kualitas atau mutu guru, jumlah guru yang dirasakan masih kurang, masalah distribusi guru dan masalah kesejahteraan guru,” paparnya.
Dirinya menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun kebijakan tersebut belum optimal. Salah satu contoh persoalan yang belum selesai hingga saat ini, jelas Hetifah, yakni berkaitan dengan guru Honorer K-2. “Di satu sisi ada kebutuhan guru PNS yang sangat besar yakni sejumlah 988.133 orang. Sementara itu ada persoalan guru Honorer K-2 yang sudah mengabdi selama 10-30 tahun lebih tetapi belum diangkat menjadi guru PNS yang jumlahnya 351.965 orang,” jelas Hetifah.
Selain dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy yang bertindak sebagai keynote speaker, hadir pula sejumlah narasumber, antara lain Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Supriano, Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Diah Indrajati, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Setiawan Wangsaatmaja dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani.
#taudariblogger



Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close